Rawan korupsi, Cina batalkan kontrak beras Thailand

Pemerintah Thailand merugi menjual beras yang dibeli dari para petani.

Cina membatalkan kontrak membeli beras 1,2 juta ton dari Thailand karena skema kontroversial pembelian beras oleh pemerintah Thailand dari petani sedang diselidiki.

Pembatalan pembelian disampaikan oleh menteri perdagangan Thailand pada Selasa (04/05).

"Cina kurang percaya diri untuk melakukan bisnis dengan kami setelah Komisi Antikorupsi mulai menyelidiki transparansi kesepakatan beras antara Thailand dan Cina," kata Niwatthamrong Bunsongphaisan.
Klik Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan sejumlah pejabat lain tengah diselidiki oleh Komisi Antikorupsi Nasional atas peran mereka dalam menjalankan skema beras ini.
Kontrak pembelian beras ditandatangani oleh pemerintah Thailand dan badan usaha milik negara Cina, Beidahuang, pada 20 November 2013.
Sedianya pengiriman beras dijadwalkan mulai Desember, tetapi pengiriman tertunda setelah PM Yingluck membubarkan parlemen Desember lalu.

Utang petani

Pemerintah pimpinan PM Yingluck menuding aksi protes menghambat pembayaran.

Menteri Perdagangan Niwatthamrong Bunsongphaisan mengatakan pemerintah akan segera membuka tender penjualan 400.000 ton beras pekan depan.
Pemerintah berusaha menjual beras semaksimal mungkin dari stok beras nasional guna membayar skema subsidi beras kepada para petani.
Stok beras di Thailand, seperti dilaporkan wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head, sekarang sangat melimpah setelah pemerintah membeli gabah petani hingga 50% dari harga pasar dunia.
"Sekarang pemerintah perlu menjual stok beras guna membayar petani, lebih dari setengah jumlah petani belum menerima pembayaran atas hasil panen bulan Oktober," lapor Head.
Pemerintah mengatakan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh aksi pengunjuk rasa yang menduduki sejumlah kementerian.
Sebelum parlemen baru dibentuk, pemerintah tidak bisa meminjam dana untuk membayar utang kepada petani.
Para kritikus mengatakan skema subsidi ini terlalu mahal dan rawan korupsi.